Kita
telah melihat bagaimana peraturan pemerintah dapat mengendalikan kondisi
inefisiensi yang timbul dari faktor eksternalitas. Sistem – sistem emission fee dan transferable emissions permit
bekerja karena kedua sistem tersebut merubah tingkatan insentif bagi perusahaan
– mendorong perusahan memperhitungkan unsur-unsur biaya eksternal yang bisa
dihadapinya. Tetapi peraturan pemerintah tidak hanya menangani faktor
eksternalitas saja.
A. Hak Kepemilikan
Hak
kepemilikan merupakan bentuk – bentuk peraturan hukum yang mengijinkan orang –
orang atau perusahaan – perusahaan untuk mengelola harta mereka. Orang – orang
dapat membangun bangunan di atas tanah miliknya ataupun menjual tanah tersebut
kepada orang-orang lain dengan terlindungi dari intervensi pihak lain.
Asumsikan
bahwa suatu perusahaan memiliki hak kepemilikan untuk menggunakan sungai
sebagai tempat pembuangan limbah, dan bahwa pihak nelayan tidak memiliki hak
kepemilikan diatas air yang “bebas limbah”.
Hasilnya,
perusahaan tidak memiliki insentif untuk memperhitungkan biaya atas limbah ke
dalam kalkulasi produksinya. Tetapi, misalkan nelayan memiliki hak kepemilikan
atas sungai tersebut, yaitu hak kepemilikan atas air bersih, maka perusahaan
bisa dikenakan biaya karena membuan limbah ke sungai itu.
Perusahaan
karenanya akan menghentikan produksi atau membayar beban biaya yang berhubungan
dengan limbah. Biaya – biaya ini dapat bersifat internal, dan bentuk alokasi sumber
daya secara efisien dapat dicapai.
B. Kekuatan Daya Tawar dan Efisiensi Ekonomi
Efisiensi
dapat dicapai tanpa adanya intervensi pemerintah saat faktor eksternalitas
mempengaruhi secara relative sejumlah pihak serta saat hak kepemilikan
terspesifikasi secara baik. Misalkan, limbah dari pabrik baja mengurangi profit
dari nelayan. Seperti pada tabel 4.1. Pabrik tersebut dapat menginstal suatu
sistem penyaring untuk mengurangi kadar limbahnya, atau pihak nelayan dapat
menanggung biaya instalasi atas pabrik pemelihara kebersihan air.
Solusi
paling efisien memaksimumkan profit bersama antara pihak pabrik dan pihak
nelayan. Kondisi ini terjadi saat pihak pabrik menginstal penyaring dan pihak
nelayan tidak membangun pabrik pemeliharaan.
Tabel
4.1 Profit berdasarkan alternative emisi
pilihan. (Harian)
|
|
Profit bagi
pabrik
($)
|
Profit bagi
nelayan
($)
|
Total
Profit
($)
|
|
Tanpa
penyaring,tanpa pabrik pemeliharaan
Ada penyaring,
tanpa pabrik pemeliharaan
Tanpa penyaring,
ada pabrik pemeliharaan
Ada penyaring,
ada pabrik pemeliharaan
|
500
300
500
300
|
100
500
200
300
|
600
800
700
600
|
Tabel 4.2 Daya Tawar dengan Alternatif Hak Properti
|
|
Hak Untuk
Membuang limbah
|
Total profit
|
|
Tanpa
kerjasama
Profit
bagi pabrik
Profit
bagi nelayan
Dengan
kerjasama
Profit
bagi pabrik
Profit
bagi nelayan
|
$500
$200
$550
$250
|
$300
$500
$300
$500
|
Misalkan
pabrik memiliki hak kepemilikan untik membuang limbah ke sungai. Pada awalnya,
pihak nelayan memiliki profit $100 dan pabrik memiliki profit $500. Dengan
mengistal pabrik pemeliharaan kadar air, nelayan dapa meningkatkan profitnya
sampai $200, sehingga nilai profit bersama tanpa adanya kerjasama adalah $700
($500+$200). Lebih jauh, nelayan bersedia membayar $300 kepada pabrik untuk
membantu penginstalan sistem penyaring( $300 adalah nilai perbedaan antara
profit $500 dengan penyaring dan profit $200 tanpa ada kerjasama). Karena
pabrik hanya kehilangan profit $200 untuk mengistal penyaring, pabrik akan
bersedia melakukanya jika jika upaya tersebut dapat mengimbangi atau menutupi
kerugian itu. Keuntungan bagi kedua pihak dengan kerjasama tersebut adalah sama
dengan $100 dalam hal ini (keuntungan $300 bagi nelayan dikurangi biaya
penyaring $200).
Misalnya
pabrik dan nelayan besedia membagi keuntungan ini secara seimbang dimana masing
masing membayar $250 untuk menginstal penyaring. Seperti ditunjukkan tabel 4.2,
solusi bargaining ini mencapai hasil keluaran (outcome) yang efisien. Pada
kolom “hak membuang limbah” (right to dump) terlihat bahwa tanpa kerjasama
pihak nelayan memperoleh profit $200 dan pabrik $50. Sekarang misalkan pihak
nelayan punya hak kepemilikan atas air bersih, yang mensyaratkan pabrik
menginstal penyaring. Pabrik memperoleh profit $300 dan nelayan $500. Karena
tidak ada pihak yang dapat melakukan penawaran (bargaining) atau negosiasi,
hasil keluaran awal adalah efisien.
Analisis
ini teraplikasi untuk semua tipe situasi dimana hak kepemilikan secara baik
dispesifikasikan. Saat pihak-pihak dapat bernegosiasi tanpa biaya dan mengarah
pada keuntungan mereka secara bersama, keluaran yang dihasilkan akan efisien,
terlepas dari bagaimana hak kepemilikan dispesifikasikan. Dalil yang ditulis
miring tersebut Coase theorema, menghargai Ronald coase yang mengembangkanya.
C. Daya Tawar Yang Mahal – Peranan
Dari Perilaku Strategik
Proses
daya tawar (bargaining) atau negosiasi dapat membutuhkan waktu yang panjang dan
menelan biaya besar, khususnya saat hak kepemilikan tidak secara jelas
dispesifikasikan. Kemudian tidak satupun pihak yang pasti seberapa berat untuk
bernegosiasi sebelum pihak yang lain akan mencapai kesepakatan. Dalam contoh
sebelumnya, kedua belah pihak tahu bahwa proses negoisasi harus memutuskan
mengenai nilai pembayaran antara $200 dan $300. Jika kedua pihak tidak yakin
atas hak kepemilikan, bagaimanapun, pihak nelayan bisa bersedia membayar hanya
sebesar $100, dan proses negoisasi akan macet.
Penawaran
juga dapat macet bahkan jika proses komunikasi dan monitoring adalah tidak
membutuhkan biaya, jika kedua pihak percaya bahwa mereka dapat memeproleh
keuntungan yang lebih besar. Satu pihak mensyaratkan untuk bagian yang besat
dan menolak bernegosiasi, dengan mengasumsikan secara tidak tepat bahwa pihak
lain akan secara nyata menyetujuinya. Perilaku strategik ini dapat mengarah
pada keluaran yang tidak efisien dan tidak kooperatif. Misalkan pihak pabrik
memiliki hak untuk membuang limbah dan mengklaim bahwa ia tidak akan menginstal
penyaring kecuali jika ia menerima $300, dan penawaranya tersebut sudah final.
Namun pihak nelayan menawarkan untuk membayar maksimum $250, dengan meyakini
bahwa sebenarnya pihak pabrikakan setuju dengan solusi “adil” tersebut.dalam
situasi ini, satu kesepakatan tidak akan tercapai, khususnya jika satu atau
kedua pihak ingin ingin memperoleh reputasi melalui proses negosiasi yang a lot.
Sumber daya Milik Umum
Biasanya
faktor eksternalitas timbul saat sumber daya – sumber daya dapat digunakan
tanpa biaya. Sumber daya milik umum merupakan sesuatu yang dapat diperoleh
setiap orang secara gratis. Akibatnya, sumber daya tersebut akan dimanfaatkan
akan dimanfaatkan secara berlebihan. Air dan udara merupakan dua contoh paling
umum dari tipe sumber daya ini.
Sumber
daya asset umum (common property resource), seperti usaha perikanan atau
penangkapan ikan, menjadi terbuka bagi semua unsur biaya, sumber daya tersebut
digunakan sampai titik Fc dimana nilai biaya privat (privat cost) adalah sama
dengan nilai penghasilan tambahan (additional revenue) yang dihasilkan.
Tingkatan penggunaan sumber daya ini adalah melebihi level efisien F* dimana nilai
biaya sosial marjinal dari upaya penggunaan sumber daya tersebut adalah sama
dengan nilai manfaat marjinal (marjinal benefit) (dengan kurva permintaan yang
dianggap tetap.
Gambar 4.11 kurva sumber daya asset umum
Misalkan
satu danau penuh dengan ikan trout,
dimana pihak nelayan dapat mengambilnya dalam jumlah yang tidak terbatas.
Setiap nelayan akan memancing sampai titik dimana nilai pendapatan marjinal
dari memancing (atau nilai marjinal, jika memancing adalah untuk olahraga
ketimbang untuk mencari profit) adalah sama dengan biaya. Tetapi danau adalah sumber
daya milik umum dan tidak satupun nelayan yang memiliki insentif untuk
memperhitungkan bagaimana aktifitas memancing mereka memengaruhi peluangbagi
para nelayan yang lain. Akibatnya biaya pribadi dari nekayan mengabaikan biaya
sesungguhnya bagi masyarakat karena aktifitas memancing yang lebih sering akan
mengurangi persediaa ikan bagi pihak yang lain. Hal ini mengarah pada kondisi
inefisiensi terlalu banyak ikan yang ditangkap.
Gambar
4.11 Mengilustrasikan bahwa aktifitas pemancingan ikan adalah cukup kecil secar
relative terhadap nilai permintan, sehingga nelayan memperoleh “harga” ikan
sebagaimana adanya. Misalkan seseorang dapat mengontrol jumlah nelayan yang
memiliki akses ke danau itu . level efisien dari ikan perbulan F* ditentukan
pada titik dimana nilai manfaat marjinal dari aktifitas penangkapan ikan adalah
sama dengan biaya sosial marjinal. Nilai manfaat marjinal adalah harga yang
ditentukan dari kuva permintaan. Biaya sosial marjinal ditunjukkan di dalam
diagram untuk mencakup tidak hanya biaya operasional pribadi si nelayan tetapi
juga biaya sosial karena mengurangi persediaan ikan.
Sekarang
pebandingan keluaran efisien dengan apa yang terjadi ketika dana tersebut milik
umum. Maka, unsur – unsur biaya eksternal marjinal tidaklah diperhitungkan, dan
setiap nelayan memancing sampai tidak ada profit yang diperoleh. Hanya saat
ikan ditangkap F*, pendapatan dari memancing adalah lebih besar dari biaya ,
dan terdapatnya profit untuk diperoleh dengan memancing lebih sering. Mulainya
bisnis pemancingan terjadi sampai titik dimana tingkat harga adalah sama dengan
biaya marjinal. Titik Fc dalam gambar 4.11. tetapi, pada Fc terlalu banyak ikan
yang akan ditangkap.
Terdapat
solusi yang sangat sederhana mangenai persoalan sumber daya milik umum biarkan
seorang pemilik tunggal mengolah sumber daya tersebut. Pemilik akan menetapkan
fee bagi penggunaan sumber daya tersebut yang mana sama dengan biaya marjinal
karena adanya fee, nelayan secara agregat tidak lagi menemukan bahwa adalah
menguntungkan bagi dirinya untuk menangkap lebih banyak atau memancing lebih
sering lebih dari F* ikan. Sayangnya kebanyakan sumber daya milik umum adalah
beragam, dan bentuk kepemilikan tunggal tidak bisa dipraktikkan. Maka bentuk
kepemilikan oleh pemerintah ataupun bentuk peraturan pemerintah secara langsung
bisa diperlukan.
 |
Gambar
4.12 Kurva Produk Udang Karang (Crayfish) Sebagai Sumber Daya Aset Umum
